1. Panjat Tebing (Rock Climbing) Tgl. 08 s/d 14-08 -‘09 Lok : Tebing Sekotong Kab. Lombok Barat

2. Search And Rescue (SAR) Tgl. 08 s/d 14-08 -‘09 Lok : Batu Tepong Lereng Selatan Taman Nasional Gunung Rinjani Kab. Lombok Timur

3. Mounteneering & Gunung Hutan Tgl. 08 s/d 14-08 -‘09 Lok : Gunung Tambora Kab. Dompu

4. Susur Goa (Caving atau Speleologi) Tgl. 08 s/d 14-08 -‘09 Lok : Kabupaten Sumbawa Barat

5. Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Tgl. 08 s/d 14-08 -‘09 Lok : Kabupaten Lombok Tengah

6. Managemen Expedisi & Bisnis Outdoor Sport Tgl. 08 s/d 11-08 -‘09 Lok : Kota Mataram

Kegiatan Tambahan : Pengabdian Masyarakat dan Bhakti Sosial di Lokasi masing-masing divisi.

Info : Pendaftaran Rp. 400.000,-/Orang untuk info lebih lanjut hub : Sten 081915954449, Shopi 085253666819 Fasilitas Peserta : Baju Kaos, ID Card, Diktat Materi, Block Note & Alat tulis, Sticker, Transfortasi ke lokasi kegiatan PP, Konsumsi selama kegiatan, Asuransi selama kegiatan, Sertifikat, Akomudasi, Souvenir, Field Trip ke daerah Wisata di Pulau Lombok. Forum Nasional Pencinta Alam

Tgl. 15 s/d 16-08 -‘09 Auditorium M. Yusuf Abubakar Upacara Penutupan Tgl. 17-08-’09 Auditorium M. Yusuf Abubakar Hiburan & Keakraban Tgl. 17-08-’09 Auditorium M. Yusuf Abubakar Posted by

Organizing Committe — Sten 07 2009 — Diposkan oleh GLADIAN NASIONAL XIII PENCINTA ALAM SE-INDO DI NTB di Langgan: Entri (Atom)

Kecamatan Bunyu merupakan kepulauan dari Kab. Bulungan yang letaknya diseberang Kota Tarakan dengan luas daerah ± 11.891 Ha. Yang memiliki tiga desa diantaranya : Desa Bunyu Barat, Timur, dan Selatan.

Pulau Bunyu yang di anugerahi dengan sumber daya alamnya yang melimpah dan keanekaragaman hayati yang terkandung didalamnya diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pulau ini. Bunyu yang merupakan pemasok APBD terbesar bagi Kab. Bulungan melalui hasil sumber daya alamnya harusnya tetap dijaga,kekayaan alam akan habis dan punah jika pengelolaannya dilakukan secara serakah, tidak lestari dan berkelanjutan.

Namun sayang Bunyu dulu lain dengan sekarang, Telah banyak kritikan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan, Propinsi dan Pusat tetapi di abaikan begitu saja. Hal ini disebabkan karena berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada justru memberi legitimasi eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, sementara upaya perlindungan dan konservasi bukanlah merupakan prioritas utama. Oleh karenanya ada kesan bahwa kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi seolah-olah hanya sebagai aturan pelengkap, dan bukan memainkan peranannya sebagaimana misi sebenarnya.

Pulau Bunyu yang telah di lakukan penggarapan tambang Batu Bara oleh 3 perusahaan tambang jelas tampak perubahan yang sangat jelas mulai dari pengerusakan hutan, pegurangan sumber daya air bersih, serta pengerusakan lahan-lahan Reboisasi yang telah dilaksanakan bertahun-tahun oleh pemerintah pusat dan Kabupaten Bulungan dengan memakan biyaya kos yang sangat-sangat mahal

Yang terjadi adalah, Pemerintah Kecamatan Bunyu dan orang-orang yang berpikir untuk kepentingannya sendiri dengan mengatas namakan masyarakat banyak khususnya mengatas namakan masyarakat Bunyu mengeruk keuntungan untuk kantong-kantong mereka sendiri dengan dalih penyerapan tenaga kerja dengan memasukkan investor tambang mineral Batu Bara kepulau Bunyu yang mereka sendiri tahu dampak apa yang akan terjadi dengan pulau sekecil Pulau Bunyu. Yang telah dikeruk hasil minyak dan gas oleh perusahaan Pertamina yang memiliki Wilayah Kerja (WK) di seluruh Pulau Bunyu ini yang telah di tetapkan oleh menteri Sumberdaya dan Energi Indonesia. Sementara pemerintah Kabupaten meloloskan tambang Batu Bara di Pulau Bunyu dengan dalih mengurangi jumlah pengangguran di Pulau Bunyu ini padahal tidak semua pekerja yang bekerja di tambang Batu Bara tersebut adalah penduduk Bunyu.

Sementara peranserta masyarakat Bunyu dalam pengelolaan kawasan hutan hanya di kuasai oleh orang-orang tertentu dengan cara membentuk kelompok-kelompok tani guna memiliki lahan untuk bertani padahal kelompok-kelompok tersebut di buat hanya untuk menjual tanah kepada para investor bukan dipergunakan untuk bercocok tanam diatasnya tetapi untuk diperjual belikan maka semakin berkuranglah lahan dari hutan tersebut.memang pasal 37 ayat 2 UU No. 5 tahun 1990 menyatakan peranserta masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistimnya jadi jangan di salah artikan peran serta masyarakat adalah untuk menjaga kelestariannya bukan untuk merusak. 

Di dalam tap MPR No.XV/1998 tersebut disebutkan bahwa penyelengaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah di mana penyelenggaraan itu dilaksanakan dengan prinsip demokrasi dan memperhatikan keaneka ragaman daerah.

Di dalam pasal 5 ditekankan bahwa pemerintah daerah berwenang mengelolah sumber daya alam daerah dan bertanggung jawab untuk memelihara kelestarian lingkungan hal ini tentunya termasuk pengolahan kawasan konservasi. Hendaknya pemerintah Kabupaten Bulungan beserta departemen terkait tidak menterjemahkan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan kepentingan pribadi guna mempertebal kantong sendiri dengan menodai semangat dari otonomi daerah yang telah memperlambat realisasi otonomi daerah secara menyeluruh.

Sudah jelas Keputusan Presiden No.32 TAHUN 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung, pemerintah daerah diberi wewenang untuk menetapkan suatu kawasan sebagai kawasan lindung di dalam daerahnya masing-masing sementara pemerintah Kabupaten Bulungan tidak memberlakukan itu untuk salah satu Kecamatannya yaitu pada Kecamatan Bunyu padahal telah banyak pelang dan tanda yang di buat oleh pemerintah Kabupaten dengan mencantumkan tulisan Hutan Lindung tetapi pelang dan tanda tersebut tidak mempunyai arti sama sekali dikarenakan lahan-lahan yang terdapat pelang dan tanda itu telah habis di tebang dan digusur untuk tambang Batu Bara

Seharusnya Pemerintah Tingkat I dan II harus cermat dalam menelaah investor-investor yang masuk di daerahnya agar dapat menjaga kelestarian dari hutan yang ada di daerahnya masing-masing bukan seperti yang ada di Kabupaten Bulungan kususnya di Kecamatan Bunyu ini tanda hutan lindung ada tetapi hutannya tidak ada.

Kepres No 32 tentang kawasan lindung pada pasal 36 menyinggung tentang keterlibatan masyarakat  sebagai berikut :

1.      Pemerintah tingkat II mengupayakan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap kawasan lindung

“Kita akan lakukan pembersihan saluran di outlet SKM (Sungai Karang Mumus, red), Karang Asam Besar dan Karang Asam Kecil,” ungkap Kepala DBMP Ir Dadang Airlangga N MMT ketika ditemui di ruang kerjanya.

Selain pembersihan saluran, DBMP juga diperintahkan untuk melakukan perbaikan terhadap jalan-jalan berlubang akibat aspal tergerus banjir. “Untuk sementara hanya akan dilakukan penambalan sambil terus kita inventarisir di mana saja jalan yang rusak,” tandasnya.

Selain langkah-langkah teknis, DBMP juga membuat booklet dengan menggandeng berbagai konsultan mengenai strategi mengatasi banjir di kota ini. Dalam pekan ini, booklet itu akan disampaikan kepada Walikota Samarinda Drs H Achmad Amins MM. Langkah itu juga dibarengi dengan berjuang ke Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat untuk mendapatkan dana untuk mengatasi banjir. “Kita akan terus berjuang ke provinsi dan APBN,” imbuhnya.

Dadang merupakan salah satu pejabat yang ikut ke Denmark. Dijelaskannya, kunjungan ke Denmark itu untuk melihat sistem dan jenis mesin pompa yang akan digunakan untuk berbagai polder di Samarinda. Seperti diketahui, Pemkot akan membangun sekitar 20 polder untuk mengatasi banjir. Tahun depan, akan dibangun di dua titik yakni di kawasan Jl Damanhuri dan di Bengkuring.

“Kita melihat sistem, jenis dan kapasitasnya. Selanjutnya kita akan ekspose ke dewan,” tandasnya.

Dadang mengatakan, kawasan Jl Mayjen Sutoyo (eks Remaja) merupakan daerah rendah, bahkan yang terendah. Kawasan Jl Damanhuri dipilih menjadi lokasi polder karena lokasinya yang lebih tinggi. “Awalnya kita cari di kawasan Jl PM Noor, tetapi hilang fungsi karena sudah banyak dibangun perumahan,” katanya.

Dadang juga sedikit menyinggung tentang Waduk Benanga. Hingga kini, proyek peningkatan daya fungsi Waduk Benanga yang akan menjadi arena dayung terus dikerjakan. Arena dayung itu memiliki panjang 1.200 meter, lebar 150 meter dengan kapasitas 8 jalur dan kedalaman 3 meter. “Bisa menampung hingga 540 ribu meter kubik air, tetapi itu juga tidak terlalu besar,” pungkasnya. (nin)